uu penanggulangan bencana. Pasal 6 UU Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa baik Pemerintah di tingkat pusat ataupun daerah berperan untuk mengurangi risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan yang berorientasi fisik. uu penanggulangan bencana

 
Pasal 6 UU Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa baik Pemerintah di tingkat pusat ataupun daerah berperan untuk mengurangi risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan yang berorientasi fisikuu penanggulangan bencana  29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

implementasi UU Penanggulangan Bencana tersebut antara lain, pertama, permasalahan kebijakan, terkait dengan implementasi UU Penanggulangan Bencana terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah yang tidak berjalan karena kurangnya kesadaran dan - 3 - kapasitas para penegak hukum. 24 Tahun 2007, usaha mitigasi dapat berupa prabencana, saat bencana dan pasca bencana. Dalam UU No 24. Menurut Pasal 1 ayat (9) UU No. OLEH : BAYUDONO. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Beranda. id: 9 hlm. kegiatan kesiapsiagaan; b. Melalui akun Twitter @aw3126, Agus mengatakan bahwa pendanaan dan pengelolaan bantuan. Penanggulangan bencana ditinjau dari perspektif persepsi publik menjadi sangat urgen dan signifikan untuk diketahui sebagai pengetahuan mendasar bagi masyarakat tentang hal yang harus dilakukan dalam menanggulangi bencana. UU No. UU. In: Departemen Hukum dan HAM, editor. Siklus penanganan bencana. Revisi UU Penanggulangan Bencana . 28 tahun 2002 kurang lebih menjelaskan hal – hal tersebut di atas. Prabencana berupa kesiapsiagaan atauA. Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini meliputi : 1. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. com – Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah membahas revisi terhadap Undang-Undang Penanggulangan Bencana dalam rapat perdana yang dilakukan panitia kerja, Rabu (20/1/2021). a. 24 Tahun 2007 antara lain terkait dengan sejumlah hal, yakni kebijakan, penetapan status bencana, koordinasi. Permenkes No 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penanggulangan COVID-19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. 24 2007. Statistika Kesehatan. Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Abstrak. Secara umum, terkait mitigasi bencana telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang. 9. Bencana toh sudah terjadi dan mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis—lihat definisi bencana dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Setidaknya ada tiga aspek yang mendorong usulan RUU Revisi UU. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan mengenai definisi bencana,. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. Padahal eksistensi kelompok rentan lebih luas dari itu, di antaranya juga menyangkut perempuan, kelompok miskin, dan kaum. Kumpulan PP dan UU NOMOR 24 TAHUN 2007 : Penanggulangan Bencana PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. UU tersebut secara jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi bencana. Tinjauan Umum Mengenai Bencana Kebakaran Serta Dampaknya Bagi Masyarakat Definisi bencana sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. Pengertian Sistem Penanggulangan Bencana. Secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis, Yogyakarta merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam sehingga memiliki risiko bencana yang tinggi; Seiring dengan kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta akan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara efektif, responsif, cepat tanggap, terencana, terpadu dan. Indonesia, Pemerintah Pusat. kegiatan mitigasi bencana. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun d. UU Bencana Bakal Direvisi, Akomodasi Istilah-istilah Terkini Terkait COVID-19. Unduh. Penulis melihat setidaknya ada tigahal penting yang menjadi catatan berkaitan dengan ini. 5/Agu/2020 RANGKUMAN EKSEKUTIF Belajar dari penanganan pandemi Corona Virus Disease. Cepat dan Akurat – Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah. DPR c. Penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan,. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan turunannya (PP 21/2008, PP 22/2008, PP23/2008 dst) mengamanatkan untuk membuat kelembagaan dalam penanggulangan bencana. Dalam Pasal 1 angka 1 UU. Selanjutnya, penyelenggaraan PB merupakan serangkaian upaya penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana melalui tiga fase,. MENDORONG REVISI UU PENANGGULANGAN BENCANA UNTUK MEMBANGUN TATA KELOLA PENANGGULANGAN BENCANA YANG ADAPTIF PEMBELAJARAN DARI PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA No. Undang-Undang Penanggulangan Bencana disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 April 2007 di Jakarta. pascabencana. Kamis, 14 April 2022 09:23 WIB. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Prinsip -- Prinsip Penanggulangan Bencana Nasional berdasarkan UU No. Kerjasama Luar Negeri. UU No. Lewat perundangan itu, ditegaskan bahwa ada kewajiban pembentukan Badan. 4 tahun e. UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA . Pengertian Bencana Berdasarkan UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masayarakat, disebabkan oleh faktor alam dan non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnyaKONTAN. pencegahan/mitigasi; b. (KOMPAS. com-Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini mulai merencanakan untuk meningkatkan status dari siaga darurat kebakaran hutan dan. Pimpinan Komisi VIII menyebut salah satu alasannya yakni masih terdapat kelemahan. RUU ini akan menggantikan UU No. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas: a. Modul Penanggulangan Bencana ini terdiri dari tiga kegiatan belajar mengajar. Nomor. PALEMBANG, KOMPAS. Pasal 8 Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BNPB dalam penanggulangan bencana. A. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha. Mitigasi adalah sebuah langkah awal dalam penanggulangan bencana, seperti yang tertulis dalam UU No. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Sebagian bergantung pada. kegiatan mitigasi bencana lainnya. Sejarah Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad 20. com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, pembahasan Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana antara pemerintah dan DPR dihentikan sementara. UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA . Perwal No 46 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Fungsi dan Rincian Tugas BPBD Kota Yogyakarta. UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 6 UU Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa baik Pemerintah di tingkat pusat ataupun daerah berperan untuk mengurangi risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan yang berorientasi fisik. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana. 24 Tahun 2007. UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. 8. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Download Free PDF View PDF. 672 orang, dan Kalimantan Selatan 98. 24 Tahun 2007, termasuk koordinasi antara pusat dan. badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kulon progo Alamat: Jl. 2. Panja dipimpin Ketua Komisi VIII Yandri Susanto. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. DPR masih menunggu sikap pemerintah soal revisi Undang-Undang (UU) UU nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. com - Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) resmi menghentikan pembahasan revisi Undang-undang Penanggulangan Bencana dalam rapat paripurna DPR, Selasa (31/5/2022). Perwal No 72 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan Kampung. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; d. Upaya pengurangan resiko itu membutuhkan pemahaman dan komitmen bersama dari semua pihak terkait, terutama para. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana alam adalah "upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran. Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. 24 tahun 2007 menjelaskan tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap penanggulangan bencana. penanggulangan bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi paradigma pencegahan dan pengurangan risiko bencana (PRB). UU Penanggulangan Bencana ke 5 (lima) daerah provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi. Khambali. A. Dokumen ini digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Kajian Risiko Bencana di Kabupaten / Kota. 30-38 UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA PADA KELOMPOK RENTAN Juli Sapitri Siregar, Adik Wibowo. Perwal No 46 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Fungsi dan Rincian Tugas BPBD Kota Yogyakarta. 4 tahun e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana. pengarah penanggulangan bencana; dan b. Kabut asap yang terjadi di Kalimantan Selatan dan beberapa daerah lain jika ditinjau berdasarkan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan. Prinsip Penanggulangan Bencana Internasional. 8 Tahun 1956; UU No. Selengkapnya. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan, dalam rapat kerja sebelumnya Komisi VIII DPR sepakat memperkuat kelembagaan Badan Nasional. Memantau; dan c. telah memberlakukan UU No. ) Mitigasi non -struktural (peraturan perundang undangan, pelatihan, dll. Pasal 2 Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,Tentang : Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. Tempat Penetapan. 1 Tahun 2019 Hal. Semangat tersebut diperkuat dengan lahirnya Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2022 ini untuk mewujudkan sistem peringatan dini bencana yang partisipatif, menyeluruh, dan berkesinambungan. Agar setiap orang. 12/2014 ditetapkan oleh Kepala BNPB, Syamsul Maarif pada tanggal 16 Oktober 2014 di Jakarta. B encana berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 24/2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang. Peraturan kepala BNPB. Mitigasi Bencana 1. pengarah penanggulangan bencana; dan b. pelaksana penanggulangan bencana. 1653 tentang Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan. 3. Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Badan nasional Penanggulangan Bencana. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada pasal 21 menyebutkan bahwa: Penegakan baru dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana bencana,. Mempercepat pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily saat membacakan kesimpulan rapat, Selasa (23. 5 tahun 6. 28 Mei 2021 10:20:56. 30 Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Vol. Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan adanya rencana merevisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. pengarah penanggulangan bencana; dan b. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; UU Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT; Perpres Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementrian Negara; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatRevisi UU Penanggulangan Bencana. Melalui UU ini, seluruh aspek tentang kebencanaan diatur sehingga menjadi pedoman dalam penanganan bencana di Indonesia. Wakil ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily yang memimpin rapat tersebut mengatakan bahwa pembahasan. Strategi penanggulangan bencana banjir berdasarkan persepsi. Pramuka Kav. Pengertian Mitigasi Indonesia merupakan negara yang memilki segudang bencana. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB. Sementara, pada pasal 37 UU Penanggulangan Bencana itu disebutkan bahwa pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. 24/2007 bencana didefinisikan sebagai “ peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan. Agar penanggulangan bencana ke depan dapat dilaksanakan secara lebih sistematis dan memiliki landasan hukum yang jelas, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 105-109)bencana; dan 2) Meningkatnya pembinaan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang sadar terhadap risiko bencana. Nomor. Diskusi 10 tahun kebijakan penanggulangan bencana di Indonesi, Selasa (28/8) di Jakarta. 3. A. Upaya-upaya yang dilakukan untuk penanggulangan bencana bidang kesehatan : 1. Hak korban bencana yang dijamin negara meliputi: 1. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024. . Latar Belakang Indonesia merupakan. 1946. saat tanggap darurat; dan c. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Undang-Undang Nomor 11. Setiap orang berhak mendapatkan pelindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana,mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam. B encana berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 24/2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga. Pemerintah membuat payung hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana, salah satunya pengurangan risiko, tapi mengingkarinya. Justru di Komisi VIII ini yang disinggung UU Haji. Bencana toh sudah terjadi dan mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis—lihat definisi bencana dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2021. Pemerintah pusat maupun daerah wajib melakukan pengelolaan risiko bencana di setiap tahap. o Mobilisasi tenaga kesehatan untuk membantu pelayanan medis spesialistik yang tidak tersedia di lokasi bencana. Kasus ini masuk kategori bencana nonalam. Unduh. Kawijo No. Sebagaimana didefinisikan dalam UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan. Adapun tugas yang dijalankan sesuai amanat Pasal 12 Undang-undang tentang penanggulangan bencana dan dijewantahkan dalam Pasal 3 Perpres 1. Dari angka ini BNPB mencatat, sebanyak 478 orang meninggal dunia, 109 hilang, 6,1 juta jiwa mengungsi dan 3. 21/2007), dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang. Bencana menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. JAKARTA, KOMPAS. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri. JAKARTA, KOMPAS. koordinasi dan latihan bersama antar instansi terkait; danUU Penanggulangan Bencana, diantaranya memberikan definisi tentang bencana, serta penjabaran bencana menjadi bencana alam dan bencana non alam seperti bencana sosial dan kegagalan teknologi. Rogi2, Suryono3 1 Mahasiswa Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi 2 & 3 Staf Pengajar Prodi S1 Perencanaan Wilayah. dikemukakan oleh para ahli dan lembaga-lembaga penanganan bencana, diantaranya UN-ISDR yang mendefinisikan bencana sebagai. Instansi/lembaga yang terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana. Yogyakarta. Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, bencana yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu itu didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, puting. Pasal 22 28 f (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi: a. Penanggulangan Bencana tentang Penggunaan Dana Siap Pakai; Mengingat : 1. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penangannn tanggap damrat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; b. UU No. Revisi beleid itu menjadi inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan mengakomosasi perkembangan. Presiden 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana (disaster) adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta. Menurut BNPB, sistem nasional penanggulangan bencana mencakup tiga aspek, yaitu: 1. 16. Secara periodik, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana. Pasal 2 Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu a. Pasal 12 Definisi Bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana - BNPB. Diubah dengan : PERPRES No. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. penanggulangan bencana, baik pada peristiwa bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. h.